Gereja adalah bagian dari dunia. Karena itu prinsip-prinsip keduniaan,
meski tidak semuanya, dapat diadopsi oleh Gereja. Salah satunya adalah soal
transparansi laporan keuangan. Sudah saatnya pengelolaan harta benda Gereja,
termasuk keuangan, dilakukan secara transparan agar umat mengetahuinya.
Ada beberapa alasan kenapa Gereja, dalam hal ini paroki, harus transparan
dalam pengelolaan keuangan. Pertama, sumber keuangan paroki adalah
dari umat (kolekte, intensi, stipendium, donasi, dll). Oleh karena itu, adalah
hak umat untuk mengetahui pengelolaan keuangan paroki: berapa yang masuk,
bagaimana dikelola, bagaimana pemakaiannya, berapa keluar, berapa hasil
akhirnya, dll. Dapatlah dikatakan bahwa transparansi merupakan bentuk
akuntabilitas.
Kedua, dengan adanya transparansi keuangan berarti umat
dilibatkan; umat menjadi berpartisipasi aktif. Di sini umat akan merasa
memiliki Gereja (cinta akan parokinya), melalui kontrolnya atas laporan
keuangan yang dibuat secara transparan.
Ketiga, semua manusia memiliki kelemahan, terlebih dalam hal uang. Manusia, sekalipun imam, sangat rentan terhadap penyalahgunaan uang. Karena itu benar kata orang bahwa korupsi tidak pandang bulu. Korupsi bukan hanya milik para pejabat negara, tetapi juga bisa melanda pejabat Gereja (baca: hirarki): uskup, imam dan suster. Dengan adanya transparansi maka bahaya penyelewengan keuangan bisa diminimalisir.
