Senin, 09 November 2020

INI KATA ALKITAB TENTANG CARA MEMILIH CALON KEPALA DAERAH

 

Pemilihan kepala daerah, kepala negara dan juga para wakil rakyat, yang bisa dikenal dengan istilah PEMILU (Pemilihan Umum) merupakan salah satu unsur penting dari dasar demokrasi. Setiap negara yang menganut asas demokrasi, pastilah akan mengadakan hal tersebut. Masing-masing negara mempunyai kriteria yang berbeda-beda, entah soal waktu maupun cara memilihnya. Terkait cara memilih, umumnya setiap warga negara menentukan sendiri pilihannya.

Bagaimana cara warga menyikapi pesta demokrasi ini? Tulisan ini lebih dikhususkan pada persiapan menghadapi pemilihan calon kepala daerah, meski dapat juga diterapkan pada pemilihan anggota legislatif. Di Indonesia sering dijumpai fenomena kelompok masyarakat yang menuntut adanya bukti dari para calon untuk kelompoknya. Misalnya, ketika calon mendatangi suatu kelompok masyarakat, tak jarang kelompok itu menuntut agar sang calon memberikan bukti yang nyata bagi kelompok mereka. Jika tidak ada bukti, maka kelompok itu tidak akan memberikan suara mereka kepada calon tersebut. Dari sinilah kemudian lahir semacam “kontrak politik”.

Dalam setiap acara pemilu, biasanya akan ada calon lama (petahana atau incumbent) dan pendatang baru. Untuk kategori kepala daerah, memberi bukti yang diminta sekelompok warga bukanlah perkara yang sulit, mengingat dirinya masih didukung oleh kepala dinas-kepala dinas yang ada di pemerintahan daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan kepala dinas merupakan jabatan politis. Biasanya yang duduk di kursi kepala dinas adalah mereka yang duhulu termasuk tim sukses bagi kepala daerah yang kini menjadi calon petahana. Dan tentulah para kepala dinas akan berusaha memenuhi keinginan calon petahana untuk mempertahankan kursinya.

Sementara calon yang masuk kategori pendatang baru, tentulah akan menemui kesulitan untuk memenuhi tuntutan sekelompok warga yang meminta bukti. Dia akan memikirkan untung rugi semuanya itu, dan biasanya resiko ruginya cukuplah besar. Karena itulah, setelah melalui kalkulasi ekonomi, wajar saja bila calon pendatang baru umumnya hanya sebatas memberi janji, bukan bukti.